BREAKING
BERITA PILIHAN REDAKSI

Rekaman Suara di Solonsa Berujung Pengaduan Polisi, Baso Ridwan Tempuh Jalur Hukum

Morowali, Sulawesi Tengah, Merah Putih Media — Rekaman suara yang dipersoalkan di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, berujung pada pengaduan ke kepolisian. Baso Ridwan, warga setempat yang disebut sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menempuh jalur hukum setelah mengetahui pesan suara yang diduga berisi ajakan agar warga tidak memilih dirinya hingga seruan untuk meninggalkan desa.

Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Ketua DPW Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasih Celebes Indonesia (LBH CCI) Sulawesi Tengah, Suharman, A.Md., CFLE., CLA. Ia menempatkan masalah itu dalam konteks perlindungan hak warga, sementara dugaan pelanggaran hukum dan pihak yang bertanggung jawab tetap memerlukan pemeriksaan aparat berwenang.

Kolase dokumentasi penandatanganan dan penyerahan berkas surat kuasa kepada tim LBH CCI Sulawesi Tengah
Dokumentasi penandatanganan dan penyerahan surat kuasa Baso Ridwan kepada tim LBH CCI Sulawesi Tengah, menurut keterangan sumber.

Menurut kronologi yang menjadi bahan pemberitaan, Baso mengetahui rekaman tersebut pada Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 21.30 WITA, ketika sedang dalam perjalanan dari Poso menuju Solonsa. Pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 00.10 WITA, ia mengadukan persoalan itu ke Polsek Wita Ponda.

Rekaman Suara dan Pengaduan di Polsek Wita Ponda

Pengaduan Baso tercatat melalui Surat Tanda Terima Laporan Kejadian (STTL) Nomor STTL/49/XI/2026/Sek. Wita Ponda/Res. Morowali/Polda Sulteng. Dalam kronologi dokumen itu, Nurwati Sanampe, yang disebut sebagai Kepala Dusun II Desa Solonsa, tercantum sebagai pihak yang diadukan.

Dokumen tersebut menguraikan bahwa pesan suara diteruskan oleh perempuan bernama Risna ke telepon genggam seseorang yang ditulis sebagai “HJ. Mat”. Namun, jalur penyebaran berikutnya hingga rekaman diketahui Baso belum dijelaskan secara lengkap. Identitas pihak yang mengirimkan pesan harus dibedakan dari identitas orang yang diduga berbicara dalam rekaman.

Berdasarkan keterangan Baso dan terjemahan rekaman yang menjadi bahan sumber, pesan tersebut memuat ajakan tidak memilihnya dalam pemilihan anggota BPD. Rekaman juga menyinggung sebutan warga asli Desa Solonsa serta kelompok perempuan Wanita Islam Alkhairaat (WIA). Penyebutan nama kelompok tidak otomatis berarti organisasi itu terlibat secara kelembagaan.

Baso turut mempersoalkan penggunaan kata “munafik” dan “kurang ajar” yang dalam kronologi STTL disebut ditujukan kepadanya. Dalam terjemahan rekaman juga terdapat seruan, “Orang begitu kita usir dari desa.” Pada bagian lain, pembicara disebut menyangkal bermaksud memprovokasi warga. Keaslian, konteks, dan maksud keseluruhan rekaman masih harus dinilai secara utuh.

Menurut penuturan Baso, ketika ia hendak mengurus pencabutan pengaduan awal, dirinya memperoleh informasi bahwa Nurwati telah dimintai keterangan oleh kepolisian. Baso juga menyebut adanya penjelasan mengenai suara dalam rekaman. Informasi tersebut masih merupakan keterangan tidak langsung dari Baso, bukan pernyataan Nurwati yang diterima langsung oleh redaksi Merah Putih Media.

Penyebaran Foto Kompensasi dan Latar Sengketa Tanah

Perkara rekaman suara itu berkaitan dengan ketegangan yang muncul setelah Baso menghadiri persidangan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Poso. Selain foto kehadirannya dalam persidangan, dokumentasi penerimaan uang kompensasi lahan juga beredar melalui WhatsApp. Menurut Baso, foto penerimaan uang itu tersebar tanpa penjelasan yang utuh mengenai kegiatan pembagian kompensasi.

Kolase tangkapan layar WhatsApp dan foto seorang pria menerima sejumlah uang kompensasi lahan
Foto penerimaan uang yang menurut Baso Ridwan berkaitan dengan kompensasi lahan, disandingkan dengan tangkapan layar penyebarannya melalui WhatsApp.

Baso menyebut uang tersebut berasal dari pembagian kompensasi lahan yang berkaitan dengan PT Sentosa Utama Nikelindo (SUN). Ia mengaku menerima Rp1.700.000, sedangkan Sarto, warga Dusun I Desa Solonsa, disebut menerima Rp2.230.000. Menurut keterangan narasumber, Moh. Nasir dari Dusun V memilih menolak uang pembagian karena mengetahui adanya persoalan klaim kepemilikan tanah.

Dalam bahan pemberitaan juga muncul informasi mengenai skema pembagian 40 persen dan 60 persen yang dikaitkan dengan kategori warga. Namun, dasar penghitungan, pihak yang menetapkan, dan pelaksanaannya belum dapat dipastikan tanpa dokumen serta penjelasan dari pihak-pihak terkait.

Sengketa lahan tersebut tercatat melalui perkara Nomor 138/Pdt.G/2026/PN Pso yang didaftarkan pada 7 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Poso. Semmang, ayah Asdar, disebut sebagai penggugat, sementara Kepala Desa Solonsa, Kelompok Tani Tepoasoa, dan PT SUN tercantum sebagai pihak tergugat. Salah satu dokumen yang menjadi dasar klaim dalam bahan sumber ialah Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) tahun 1997.

Suasana ruang persidangan dengan sejumlah orang duduk dan petugas berdiri di dekat meja persidangan
Suasana persidangan di Pengadilan Negeri Poso yang menurut keterangan narasumber terkait dengan sengketa lahan Desa Solonsa.

Baso menyatakan dirinya dan Sarto kemudian menemui Asdar setelah mendengar klaim kepemilikan lahan oleh Semmang. Keduanya disebut bersedia memberikan keterangan sebagai saksi setelah memperoleh penjelasan tentang dokumen klaim tersebut. Penentuan hak atas objek sengketa tetap menjadi ranah pengadilan berdasarkan pemeriksaan bukti dan keterangan para pihak.

Pendampingan Hukum dan Hak Jawab Para Pihak

Sesudah pengaduan awal ke Polsek Wita Ponda, Baso disebut kembali mengadukan persoalan itu ke Polres Morowali pada 9 November 2026. Sehari kemudian, melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 022/DPW-SULTENG/LBH-CCI/XI/2026 tertanggal 10 November 2026, ia memberikan kuasa pendampingan kepada Hasan, S.H., dan Andi Abu M., S.H., dari LBH CCI Sulawesi Tengah.

Sejumlah orang berada di ruang kerja; seorang pria berdiri membaca dokumen di dekat meja
Dokumentasi pembahasan berkas yang menurut sumber berkaitan dengan pelaporan Baso Ridwan di Polres Morowali.

Perhatian Suharman terhadap persoalan tersebut berpusat pada perlindungan hak warga dan dugaan penghasutan. Meskipun demikian, adanya pengaduan dan rekaman yang dipersoalkan tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana. Penilaian hukum memerlukan pemeriksaan bukti, keterangan para pihak, serta ketentuan yang berlaku pada waktu kejadian.

Hingga bahan berita ini disusun, belum tersedia klarifikasi langsung kepada redaksi MPM dari Nurwati Sanampe, Pemerintah Desa Solonsa, PT SUN, perwakilan WIA setempat, maupun keterangan resmi kepolisian mengenai perkembangan penanganan pengaduan tersebut. Semua pihak tetap memiliki kesempatan memberikan penjelasan atau bantahan disertai bukti pendukung.

Merah Putih Media membuka ruang hak jawab dan hak koreksi secara proporsional agar perkembangan perkara dapat diberitakan secara berimbang serta tidak mendahului hasil pemeriksaan pihak berwenang.


Catatan Redaksi: Merah Putih Media menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis: Hairil
Editor: Han