Sampang, Jawa Timur, MerahPutihMedia – Pelaksanaan proyek pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sampang menjadi sorotan. Sejumlah dugaan terkait keterlibatan pihak tertentu, penggunaan perusahaan rekanan, dan potensi konflik kepentingan dalam pengerjaan proyek di tiga Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Torjun diminta untuk ditelusuri.
Salah satu perusahaan yang disebut dalam informasi tersebut adalah CV Al-Hikmah, yang beralamat di Jalan Raya Torjun. Perusahaan itu diduga berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang dipersoalkan. Namun, dugaan mengenai keterlibatan perusahaan maupun pihak-pihak lain masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Kepala Sekolah Sebut Proyek sebagai Pekerjaan Dewan
Berdasarkan informasi yang dihimpun melalui investigasi, salah seorang kepala sekolah di Kecamatan Torjun menyampaikan bahwa pekerjaan di lembaganya berkaitan dengan pihak legislatif. Kepala sekolah tersebut juga menyebut adanya hubungan keluarga dengan pihak yang mengelola pekerjaan.
“Iya, Mas, itu pekerjaan milik dewan, tapi yang mengelola masih family sama saya,” ujar kepala sekolah tersebut.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penentuan pelaksana, hubungan pihak-pihak yang terlibat, serta kesesuaian proses pengerjaan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Informasi yang dihimpun juga memuat dugaan penggunaan atau peminjaman bendera perusahaan dalam pelaksanaan proyek. Dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen perusahaan, kontrak pekerjaan, pihak pelaksana sebenarnya, serta aliran pembayaran proyek.
Selain itu, terdapat dugaan keterkaitan dengan oknum anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hingga berita ini disusun, identitas anggota dewan yang dimaksud dan bentuk keterlibatannya belum dijelaskan secara terperinci sehingga memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
Dinas Pendidikan Diminta Memberikan Penjelasan
Perhatian juga diarahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, khususnya terkait perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan proyek yang menyasar fasilitas pendidikan dasar.
Saat dikonfirmasi pada Kamis (5/11/2026), Jundi, pejabat yang membidangi sarana dan prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Sampang, memberikan arahan agar konfirmasi disampaikan kepada pejabat lain yang berwenang.
“Mungkin ke Pak Kabid, Mas,” ujarnya singkat.
Keterangan tersebut belum menjawab substansi dugaan yang dipersoalkan. Karena itu, penjelasan lebih lanjut dari pejabat terkait Dinas Pendidikan masih diperlukan, terutama mengenai mekanisme perencanaan, penentuan pelaksana, pengawasan, dan kualitas pekerjaan di sekolah-sekolah tersebut.
MCS Desak Pemeriksaan Etik dan Penelusuran APH
Sekretaris Media Center Sampang (MCS), Yevi Dridariyanto, turut menyampaikan desakan agar informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam pengaturan proyek melalui perusahaan tertentu ditindaklanjuti secara terbuka.
Menurutnya, apabila dugaan keterlibatan anggota legislatif dalam pengaturan pelaksanaan proyek melalui perusahaan yang memiliki hubungan kepentingan dapat dibuktikan, persoalan tersebut perlu diperiksa dari aspek etik maupun ketentuan hukum yang berlaku.
MCS mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sampang untuk menelaah informasi tersebut dan melakukan pemeriksaan etik apabila ditemukan dasar yang memadai.
Selain itu, aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, didorong menelusuri informasi yang berkembang melalui pemeriksaan dokumen kontrak, legalitas perusahaan, pelaksanaan pekerjaan, dan aliran pembayaran proyek sesuai kewenangannya.
Penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek. Pemeriksaan juga perlu dilakukan secara objektif dengan tetap memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang disebut untuk menyampaikan penjelasan.
Hak Jawab dan Klarifikasi Tetap Terbuka
Proyek yang menyangkut fasilitas pendidikan dasar perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan sekolah, kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Informasi mengenai dugaan persoalan proyek Pokir di tiga SDN tersebut masih memerlukan pendalaman. Oleh karena itu, klarifikasi dari DPRD Kabupaten Sampang, manajemen CV Al-Hikmah, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Sampang, manajemen CV Al-Hikmah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang masih diberikan ruang untuk menyampaikan hak jawab maupun klarifikasi secara transparan kepada publik.
Catatan Redaksi: MerahPutihMedia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Penyebutan nama perusahaan maupun pihak tertentu tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Penulis: Cpi