LBH CCI DPW Sulteng melaksanakan sosialisasi edukasi hukum, pendidikan paralegal, dan layanan bantuan hukum bersama unsur pemerintah Kecamatan Bungku Barat.MOROWALI, MerahPutihMedia — LBH CCI DPW Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi edukasi hukum, pendidikan paralegal, dan layanan bantuan hukum di Kantor Camat Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Jumat (6/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Camat Bungku Barat Irwan, S.Ag., perwakilan Polsek Bungku Barat Aswandi, unsur pemerintah dari 10 desa, staf kecamatan, serta anggota Satpol PP.
Camat Bungku Barat, Muhdar Da'ami, S.H., sempat hadir menyambut tim LBH CCI sebelum melanjutkan tugas dinas. Untuk mewakilinya selama kegiatan, ia menunjuk Sekcam Irwan.
Sosialisasi Peran Paralegal dan Bantuan Hukum
Tim LBH CCI DPW Sulteng terdiri atas Ketua DPW Suharman, A.Md., CFLE., CLA.; Badan Informasi Teknologi dan Pusat Media Hairil Anwari, S.E.Sy.; serta Badan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Riyan Hidayatulloh, S.Pd.
Sosialisasi LBH CCI DPW Sulteng di Bungku Barat diikuti unsur pemerintah kecamatan, kepolisian, Satpol PP, serta perwakilan 10 desa.
Mengusung tema “Akses Penguatan Pemberi Bantuan Hukum bagi Paralegal Posbankum”, kegiatan tersebut membahas peran paralegal, pendidikan dan pelatihan paralegal, serta layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Suharman menyampaikan bahwa program Pendidikan dan Pelatihan Paralegal LBH CCI DPW Sulteng merupakan kerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas paralegal dan memperluas edukasi hukum hingga wilayah perdesaan.
“Kami ingin program ini tidak hanya menjadi kegiatan pelatihan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Karena itu, keterlibatan warga dan penguatan kapasitas mereka menjadi hal penting dalam memperluas edukasi hukum,” jelas Suharman.
Dari kiri ke kanan: Ketua LBH CCI DPW Sulteng Suharman, A.Md., CFLE., CLA.; Sekcam Bungku Barat Irwan, S.Ag.; perwakilan Polsek Bungku Barat Aswandi; Hairil Anwari, S.E.Sy.; serta Riyan Hidayatulloh, S.Pd.
Ia juga menjelaskan bahwa penguatan peran paralegal mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pelaksanaan tugas paralegal dilakukan berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum.
Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Berikan Apresiasi
Sekcam Bungku Barat, Irwan, S.Ag., menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap materi edukasi hukum dan informasi bantuan hukum dapat memberikan manfaat bagi peserta serta diteruskan kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik penyampaian edukasi hukum, penguatan paralegal, dan informasi bantuan hukum ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi para peserta serta diteruskan kepada masyarakat luas,” ungkap Irwan.
Perwakilan Polsek Bungku Barat, Aipda Aswandi, juga mengapresiasi sosialisasi tersebut. Ia menilai edukasi hukum membantu masyarakat memahami aturan, hak dan kewajiban, serta pentingnya menyelesaikan persoalan melalui jalur yang benar.
“Kegiatan seperti ini penting karena dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, hak dan kewajiban, serta pentingnya menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur yang benar sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Aswandi.
Paralegal dan Layanan Bantuan Hukum Gratis
Hairil Anwari, S.E.Sy., menjelaskan bahwa paralegal diharapkan menjadi penghubung informasi hukum di tengah masyarakat. Keberadaannya dapat membantu warga memahami hak dan kewajiban serta mengetahui langkah awal ketika menghadapi persoalan hukum.
“Paralegal diharapkan dapat menjadi penghubung informasi hukum di tengah masyarakat. Dengan adanya edukasi dan pendampingan awal, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum,” jelas Hairil.
Hairil turut menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum diperuntukkan bagi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Surat keterangan miskin dari kepala desa, lurah, atau pejabat setingkat merupakan salah satu dokumen persyaratan permohonan sesuai ketentuan Pasal 14.
Sementara itu, Suharman menjelaskan bahwa pendidikan paralegal dilaksanakan melalui pendidikan selama tiga hari dan mentoring selama tiga bulan. Peserta yang memenuhi seluruh tahapan dan ketentuan program dapat memperoleh gelar nonakademik CPLA (Certified Paralegal of Legal Aid) sesuai mekanisme penyelenggaraan.
Ia menegaskan bahwa paralegal harus memahami kompetensi, tanggung jawab, serta batas kewenangannya dan tidak menggantikan tugas advokat. Peran paralegal dijalankan sesuai kompetensi dan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum.
Perkenalkan Sistem 3S Digital
Dalam kegiatan tersebut, LBH CCI DPW Sulteng juga memperkenalkan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan serta Sistem 3S Digital.
Sistem 3S Digital merupakan ekosistem layanan terpadu yang mencakup SIP (Sistem Informasi Pegawai), SIAP (Tugas dan Pekerjaan Personel), serta SIGAP (Pendaftaran dan Layanan Pemohon). Sistem tersebut dikembangkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia, penugasan personel, dan pelayanan pemohon secara lebih terstruktur.
Melalui sosialisasi ini, LBH CCI DPW Sulteng berharap komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan desa terus terjalin sehingga informasi edukasi hukum, pendidikan paralegal, dan bantuan hukum gratis dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat dapat menghubungi LBH CCI DPW Sulteng melalui WhatsApp 0823-5553-0208, situs web www.lbhccisulteng.com, atau email admin@lbhccisulteng.com. Kantor LBH CCI DPW Sulteng beralamat di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Catatan Redaksi: MerahPutihMedia menjunjung tinggi independensi pers, asas praduga tak bersalah, serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Iyan