Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan pandangan mengenai kebijakan pemerintah, ekonomi rakyat, dan pelayanan publik.
Jakarta, Merah Putih Media — Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang menghadapi tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengingatkan agar dinamika politik nasional menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 tidak mengalihkan perhatian dari persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring dari dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, pada 15 September 2026. Ia dikenal sebagai pemerhati masyarakat, pakar hukum internasional, ekonom, serta Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID).
Dinamika Politik Harus Tetap Berpihak kepada Rakyat
Menurut Sutan Nasomal, pergerakan tokoh lintas partai dan pembicaraan mengenai peta politik menuju Pemilu 2029 perlu disikapi secara bijaksana. Ia mengingatkan agar dinamika elite politik tidak menggeser perhatian dari persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh persaingan politik maupun pernyataan yang berpotensi memperuncing perbedaan. Stabilitas nasional dan kepentingan publik, menurutnya, perlu tetap menjadi prioritas bersama.
Sutan Nasomal menilai pemimpin di tingkat pusat maupun daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga semestinya menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tekanan Ekonomi dan Kemudahan Usaha Kecil
Ia turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai harga kebutuhan pokok, terbatasnya penghasilan, serta beban utang yang dirasakan sebagian keluarga. Persoalan tersebut dinilainya membutuhkan perhatian melalui kebijakan ekonomi yang terukur dan memperhatikan kelompok rentan.
Selain itu, ia menyampaikan kritik terhadap proses perizinan usaha yang dinilainya masih menyulitkan sebagian pelaku usaha kecil. Menurutnya, pelayanan administrasi perlu dibuat lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses agar masyarakat mempunyai kesempatan mengembangkan usaha secara mandiri.
Dalam keterangannya, Sutan Nasomal juga menyinggung dugaan pembayaran tidak resmi dalam proses pelayanan administrasi tertentu. Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dan belum disertai dokumen atau hasil pemeriksaan yang memastikan adanya pelanggaran pada instansi tertentu.
Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketepatan Data Bantuan Sosial Perlu Dievaluasi
Persoalan lain yang disoroti adalah ketepatan pendataan penerima bantuan sosial. Sutan Nasomal mempertanyakan kemungkinan ketidaksesuaian data apabila warga yang mengalami keterbatasan ekonomi justru tercatat dalam kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.
Menurutnya, pembaruan dan verifikasi data perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kondisi faktual masyarakat. Pendataan yang akurat penting agar program bantuan pemerintah dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Ia menilai evaluasi perlu melibatkan pemerintah daerah, petugas pendataan, dan masyarakat agar kesalahan administrasi dapat diperbaiki melalui prosedur yang jelas. Kebijakan penghematan anggaran, menurutnya, tidak seharusnya mengabaikan akses kelompok rentan terhadap bantuan sesuai ketentuan.
Pemerintah Diminta Terbuka terhadap Kritik
Sutan Nasomal menekankan pentingnya ruang komunikasi antara masyarakat dan pemegang kebijakan. Keluhan warga seharusnya diterima sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan publik, bukan diabaikan karena perbedaan pandangan politik.
Ia mengibaratkan akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemegang kekuasaan sebagai pintu yang tidak boleh tertutup oleh kepentingan kelompok tertentu. Kritik dan pengaduan perlu memperoleh tanggapan melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengajak masyarakat menjaga ketertiban, tidak mudah terseret provokasi, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sah. Pada saat yang sama, pemerintah diharapkan membuka ruang dialog dan mengevaluasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Kepemimpinan Nasional Dinilai dari Manfaat bagi Masyarakat
Sutan Nasomal mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari dinamika politik atau komunikasi elite, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap pemimpin di tingkat nasional maupun daerah menjadikan persoalan ekonomi rakyat, kemudahan berusaha, ketepatan pendataan bantuan, serta kualitas pelayanan publik sebagai agenda yang terus dievaluasi.
Bagi masyarakat, ia mengajak agar aspirasi disampaikan secara damai, persatuan tetap dijaga, dan penyelesaian persoalan mengedepankan cara-cara yang sesuai hukum. Ia juga mengingatkan pentingnya doa dan ikhtiar bersama agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Penulis: Redaksi MPM
Editor: Han
Catatan Redaksi: Merah Putih Media menjunjung tinggi independensi pers, asas praduga tak bersalah, serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.