Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan terkait pengawasan perizinan fasilitas kesehatan. (Foto: MPM/Syaiful Amin)
BANGKALAN, JAWA TIMUR, Merah Putih Media — Puluhan personel Polres Bangkalan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, Rabu (5/8/2026). Pengamanan dilakukan agar penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung tertib, aman, serta tidak mengganggu pelayanan publik.
Aksi tersebut dipimpin oleh aktivis LSM LIRA, Mahmudi, bersama mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Khusairi. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berfokus pada pengawasan terhadap kepatuhan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang beroperasi di Kabupaten Bangkalan.
Massa Soroti Pengawasan Perizinan Fasilitas Kesehatan
Setibanya di Kantor Dinas Kesehatan, perwakilan massa diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan beserta jajaran pejabat struktural dan teknis. Di bawah pengamanan aparat kepolisian, dialog berlangsung dengan penyampaian berbagai aspirasi mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
Dalam orasinya, Mahmudi menilai pengawasan terhadap kepatuhan administrasi dan legalitas operasional fasilitas kesehatan harus dilakukan secara konsisten karena berkaitan langsung dengan pelayanan serta keselamatan masyarakat.
"Aturan sudah jelas mengatur adanya sanksi administratif. Bahkan apabila memenuhi unsur tertentu dapat berlanjut pada konsekuensi pidana. Pertanyaannya, selama ini apa langkah yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan apabila memang ditemukan dugaan pelanggaran?" ujar Mahmudi.
Menurutnya, apabila terdapat fasilitas kesehatan yang tetap beroperasi tanpa memenuhi ketentuan perizinan dalam jangka waktu lama, maka kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memastikan seluruh pelayanan kesehatan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Orator Minta Dugaan Pelanggaran Ditindaklanjuti Secara Profesional
Dalam kesempatan yang sama, Mathur Khusairi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendorong adanya transparansi dalam penegakan aturan di sektor pelayanan kesehatan.
"Kami datang bukan untuk membuat kegaduhan. Kami ingin memastikan aturan benar-benar ditegakkan. Kalau semuanya sudah sesuai aturan tentu tidak ada persoalan, tetapi kalau ada dugaan pelanggaran harus diperiksa secara terbuka dan profesional," tegas Mathur.