Foto: Ketua Media Center Sampang (MCS), Fathor Rahman (Mamang), menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sampang dalam audiensi bersama Tim Satgas MBG di Pendopo Trunojoyo II, Kamis (9/7/2026).
Sampang, Merah Putih Media — Media Center Sampang (MCS) mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Tim Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai audiensi yang digelar di Pendopo Trunojoyo II, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Kamis 9/7/2026, karena menilai pelaksanaan program strategis nasional itu masih menyisakan persoalan efektivitas pengawasan, transparansi, hingga dampak bagi UMKM lokal.
Dalam audiensi tersebut, MCS menegaskan kritik yang disampaikan bukan untuk menghambat Program MBG, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi, akuntabel, serta memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga:
HANI 2026, Kasat Narkoba Sampang IPTU Yuda Julianto Ajak Warga Lawan Narkoba
Tekab 308 Polsek Way Tuba Bekuk Kepala Stasiun Tipu Rekrutmen Rp60 Juta
MCS: Satgas MBG Jangan Menjadi Macan Ompong
Ketua MCS, Fathor Rahman, S.Sos., yang akrab disapa Mamang, menilai fungsi Tim Satgas MBG di daerah perlu dioptimalkan. Menurutnya, selama ini Satgas telah menjalankan tugas koordinasi lintas sektor, pembinaan dan pengawasan (Binwas), monitoring, evaluasi, serta pelaporan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Namun ketika ditemukan persoalan di lapangan, Satgas dinilai tidak memiliki kewenangan mengambil tindakan sehingga temuan hanya berhenti sebagai rekomendasi.
"Kami melihat Satgas seperti macan ompong. Mereka memiliki fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring hingga evaluasi, tetapi ketika ditemukan persoalan di lapangan tidak memiliki kewenangan untuk bertindak karena keputusan berada di Badan Gizi Nasional," tegas Mamang di Pendopo Trunojoyo II.
MCS menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Di satu sisi Satgas bertugas memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, namun di sisi lain tidak dapat mengambil langkah tegas apabila ditemukan dugaan persoalan administrasi maupun teknis pada operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). MCS juga menyoroti masih adanya dugaan dapur SPPG yang menjadi polemik karena dinilai belum memenuhi seluruh persyaratan teknis maupun administratif, tetapi tetap beroperasi.
Baca Juga:
Polsek Banjit Gotong Royong Amankan Melasti di Bali Sadhar Utara Way Kanan
Polda Lampung Ungkap PETI Blambangan Umpu Way Kanan 14 Tersangka 41 Ekskavator
Ketidakhadiran TNI Polri Dinkes DLH Jadi Sorotan
Selain menyoroti efektivitas fungsi Satgas MBG, MCS juga menyayangkan tidak hadirnya sejumlah unsur yang dinilai memiliki peran sentral dalam struktur Satgas MBG Kabupaten Sampang, yakni unsur TNI, Polri, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ketidakhadiran empat unsur tersebut dinilai membuat pembahasan berbagai persoalan teknis tidak dapat berlangsung maksimal.
Menurut MCS, kehadiran instansi tersebut sangat penting mengingat Dinas Kesehatan memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap aspek sanitasi, keamanan pangan, dan kelayakan dapur SPPG, sementara DLH berperan dalam pengawasan pengelolaan limbah. Di sisi lain, unsur TNI dan Polri diharapkan ikut memperkuat pengawasan serta memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau unsur yang paling berperan dalam pengawasan saja tidak hadir, tentu banyak persoalan tidak bisa dibahas secara utuh. Padahal tujuan audiensi ini adalah mencari solusi bersama, bukan mencari kesalahan," ujar Mamang. MCS tetap mengapresiasi OPD yang telah hadir memenuhi undangan audiensi, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Baca Juga:
Wagub Lampung Jihan Nurlela Tinjau Jalan Kasui Air Ringkih 5,5 Km Way Kanan
DPD PGK Way Kanan Soroti ODGJ Meningkat di Umpu Semenguk dan Baradatu
Dalam forum tersebut, MCS juga berharap Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sampang, Sudarmanto, sebagai unsur yang berperan dalam koordinasi lintas sektor, dapat memfasilitasi penjadwalan ulang audiensi dengan menghadirkan seluruh unsur Satgas MBG. Menutup audiensi, MCS menegaskan seluruh kritik dan masukan bukan untuk menghambat MBG, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar pelaksanaan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sampang.
MCS juga mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Sampang tetap memprioritaskan pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029 sesuai visi Sampang Hebat Bermartabat Plus. Beberapa sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain penguatan UMKM, penataan kawasan Alun-Alun Trunojoyo beserta parkir dan PKL, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan RSUD dr. Mohammad Zyn, pembangunan Masjid Agung, serta program prioritas lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Penulis: Iyan
Editor: Han
Catatan Redaksi: Merah Putih Media menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.